Aksi Demo di DPR RI Ricuh, Ade Armando ditelanjangi dan diamuk Hingga Babak Belur
Jakarta, Tinta Rakyat – Dosen Universitas Indonesia (UI) yang juga ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) Ade Armando yang hadir di gedung DPR, untuk memantau demo Mahasiswa bersama sejumlah elemen lainnya justru menjadi sasaran amukan massa yang ricuh.
Dilansir dari Kumparan, Senin (11/4), massa yang diduga susupan dan berpakaian STM ricuh. Di saat itulah Ade Armando dipukuli sampai babak belur hingga wajahnya berlumur darah.
Ade Armando yang memakai baju kaos hitam dan mengenakan celana panjang bahkan sempat ditelanjangi. Polisi pun langsung bergegas memisahkan Ade dari kerubungan massa.
Terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Ade Armando yang tak berdaya kemudian dibopong oleh Polisi kedalam gedung DPR.
Diketahui, aksi penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu terus bergulir, ribuan Mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
Sebelumnya Ade mendukung aspirasi BEM SI yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya tidak ikut demo. Saya mantau dan ingin mengatakan saya mendukung,” katanya di lokasi sebelum kejadian naas itu menimpanya.
Sementara, Anggota Komisi IX DPR Masinton Pasaribu mengatakan, Presiden Jokowi secara tegas sudah membantah adanya rencana agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Ia menyebut, ada menteri koordinator (Menko) sebagai pihak yang menyuarakan wacana tersebut yang justru tidak bertanggung jawab.
“Presiden sebagai pemimpin sudah mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat. Pertanyaannya, ke mana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut?, Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu?,” ujar Masinton, Senin (11/4).
“Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden,” imbuhnya.
Masinton mengatakan, gagasan yang menuai kontra publik tersebut didengungkan oleh menko yang tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Dia juga menyebut menko tersebut layak mundur dari jabatan karena menyebarkan big data hoaks. (Rel/JA)
